Berita Permikomnas

Kebijakan Digital Indonesia Perlu “Naik Level”, Ini Catatan PERMIKOMNAS ke Komdigi

AKARTA, 7 April 2026  - Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (PERMIKOMNAS) menilai kebijakan digital di Indonesia perlu ditingkatkan untuk menjawab kompleksitas tantangan ruang digital yang terus berkembang.Hal tersebut disampaikan dalam audiensi antara PERMIKOMNAS Pusat dan Wilayah VI DKI Jakarta dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dalam pertemuan itu, PERMIKOMNAS menyampaikan sejumlah catatan terkait arah kebijakan digital nasional, terutama perlunya pergeseran dari pendekatan administratif menuju pendekatan yang lebih sistemik dan adaptif.PERMIKOMNAS menilai, kebijakan yang ada saat ini masih cenderung berfokus pada aspek administratif, seperti pembatasan usia pengguna. Padahal, dinamika ruang digital dinilai lebih banyak dipengaruhi oleh cara kerja sistem, termasuk algoritma platform, distribusi konten, dan ekosistem periklanan digital.“Ruang digital tidak sepenuhnya netral karena dibentuk oleh sistem dan algoritma. Karena itu, kebijakan perlu menyesuaikan dengan karakter tersebut,” demikian disampaikan dalam audiensi.Selain itu, PERMIKOMNAS menekankan pentingnya penguatan literasi digital yang tidak bersifat parsial. Literasi digital dinilai perlu dibangun sebagai ekosistem yang mencakup pengembangan modul nasional, panduan yang adaptif, serta implementasi regulasi yang konsisten.AUDIENSI. Perwakilan PERMIKOMNAS berdiskusi dengan pejabat Komdigi dalam audiensi terkait kebijakan digital nasional di Jakarta, Senin (7/4/2026). Pertemuan ini membahas perlunya pendekatan yang lebih sistemik dalam tata kelola ruang digital Indonesia. (Foto: Dok. PERMIKOMNAS)Dalam aspek tata kelola, PERMIKOMNAS juga mendorong penguatan pengawasan terhadap platform digital, termasuk melalui mekanisme audit algoritma, pengendalian distribusi konten berisiko, serta pengawasan ekosistem periklanan digital. Perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu perhatian utama dalam isu ini.Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia digital dinilai masih menghadapi tantangan, khususnya dalam akses terhadap sertifikasi kompetensi yang belum merata. Untuk itu, diperlukan penguatan sinergi antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah guna membangun ekosistem talenta digital yang berkelanjutan.Isu keamanan siber turut menjadi perhatian dalam audiensi tersebut. PERMIKOMNAS mendorong penguatan ekosistem cyber security nasional melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk pengembangan startup serta penerapan skema inovatif seperti policy sandbox.Audiensi ini juga menegaskan peran mahasiswa sebagai bagian dari pemangku kepentingan dalam pengembangan ekosistem digital nasional, sekaligus sebagai jembatan antara aspirasi generasi muda dan arah kebijakan pemerintah.Perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (PERMIKOMNAS) berfoto bersama jajaran pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) usai audiensi membahas arah kebijakan digital nasional di Jakarta, Selasa (7/4/2026). (Foto: Dok. PERMIKOMNAS)Melalui pertemuan ini, PERMIKOMNAS menilai bahwa kebijakan digital Indonesia memerlukan penguatan agar lebih responsif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan ruang digital secara menyeluruh.